Narasinusantara.id, Jakarta – Polri dan BPOM melangkah bersama untuk memberdayakan UMKM Indonesia. Dalam pertemuan strategis di Mabes Polri, Jakarta, Jumat lalu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyambut Kepala BPOM Taruna Ikrar dan timnya. Kerja sama ini bertujuan mempercepat sertifikasi produk UMKM serta memberikan pendampingan yang relevan, mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah secara lebih terarah.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pentingnya peran UMKM dalam mendorong ekonomi nasional. Ia menyebut, dari total 66 juta UMKM di Indonesia, sekitar 18 juta bergerak di bidang makanan, minuman, obat-obatan, dan produk terkait lainnya. Namun, hanya 4,7 juta pelaku usaha di sektor ini yang tercatat dalam data BPOM.
“BPOM mendapatkan tugas dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempermudah registrasi sehingga UMKM dapat memperoleh sertifikasi dan naik kelas,” ungkap Taruna. Namun, ia juga mengakui adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di institusinya. Saat ini, BPOM hanya memiliki 76 unit pelaksana teknis dengan total pegawai sekitar 6.700 orang di seluruh Indonesia.
Untuk mengatasi tantangan ini, BPOM mengajak Polri, yang memiliki personel di berbagai wilayah, untuk berkolaborasi. Pendampingan oleh Polri diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pemberdayaan UMKM, sekaligus memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyambut baik ajakan tersebut dan menegaskan kesiapan Polri untuk terlibat aktif. “Polri akan membantu pendampingan sehingga target UMKM dapat tercapai, UMKM bisa naik kelas, dan pada akhirnya mendukung peningkatan pendapatan negara serta pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Langkah sinergis ini tidak hanya diharapkan mempercepat proses sertifikasi produk UMKM, tetapi juga memberikan dorongan nyata bagi pelaku usaha untuk terus berkembang. Dengan kolaborasi ini, UMKM di bidang makanan, minuman, dan produk obat-obatan diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia yang lebih kuat.
