Narasinusantara.id, Kutai Kartanegara – Kutai Kartanegara kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah tersebut.
Sebagai salah satu dari dua kabupaten di Kalimantan Timur yang menghadapi situasi ini, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diingatkan untuk tetap menjaga stabilitas dan kerukunan sosial.
Sejak awal, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim telah mengidentifikasi Kukar sebagai daerah dengan potensi kerawanan konflik. Dalam menghadapi dinamika politik yang masih memanas, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan menghindari gesekan yang tidak perlu. Bahkan hal kecil seperti warna pakaian bisa menjadi pemicu ketegangan jika tidak disikapi dengan bijak,” ujar Rinda.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam politik identitas yang justru dapat memperburuk situasi. Menurutnya, perbedaan pilihan politik seharusnya tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat yang majemuk.
Selain itu, Rinda menyoroti peran teknologi, khususnya ponsel, dalam membentuk opini publik. Ia mencatat bahwa pemahaman generasi muda tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai Pancasila semakin menurun.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan agar tidak mudah terpengaruh oleh isu yang dapat memecah belah persatuan.
Sementara itu, Brigjen TNI Dr. Fransiscus Ari Susetio dalam kesempatan yang sama memberikan pemaparan tentang wawasan kebangsaan dan tantangan global. Ia menekankan bahwa konflik tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga eksternal, seperti perebutan sumber daya alam dan energi.
“Kita bisa melihat bagaimana konflik di berbagai negara seperti Sudan, Nigeria, hingga Laut Cina Selatan berdampak besar bagi kestabilan kawasan. Indonesia harus belajar dari pengalaman tersebut agar tidak terjebak dalam situasi serupa,” jelasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, pelajar, serta organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya diskusi dan edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menghadapi dinamika politik serta bersama-sama menjaga keamanan dan perdamaian di Kutai Kartanegara.
(Adv/Diskominfo/Kukar)
