Narasinusantara.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menjadi sorotan dengan kedatangan tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur. Pemeriksaan ini difokuskan pada kepatuhan belanja daerah sebagai langkah strategis menjaga akuntabilitas anggaran publik.
Dimulai dengan Entry Meeting yang melibatkan berbagai pihak terkait, pemeriksaan ini tidak sekadar menilai prosedur pengelolaan anggaran. Lebih dari itu, langkah ini diposisikan sebagai upaya preventif untuk mencegah potensi penyimpangan yang dapat membahayakan stabilitas keuangan daerah.
Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Kaltim, Nana Suryana, menegaskan bahwa pendekatan mereka melibatkan pemeriksaan investigatif yang menyasar area-area rawan ketidakwajaran.
“Kami ingin memastikan bahwa penggunaan anggaran publik dikelola dengan penuh tanggung jawab sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya pada Rabu (6/11/2024).
Sebagai salah satu daerah dengan anggaran terbesar di Kalimantan Timur, Pemkab Kukar diharapkan mampu mempertahankan tata kelola keuangan yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga mencerminkan kesejahteraan masyarakat.
“peluang untuk perbaikan menyeluruh, sekaligus evaluasi demi menjaga kualitas laporan keuangan.” Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono.
Pemeriksaan mendalam oleh BPK tidak hanya menjadi pengingat pentingnya disiplin anggaran, tetapi juga mendorong penguatan sistem pengawasan internal Pemkab Kukar. Beberapa pengamat keuangan daerah menyebut langkah ini sebagai “investasi jangka panjang” untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi dan membangun kepercayaan publik.
Sunggono pun mengimbau seluruh jajaran untuk bersikap kooperatif dalam menyediakan data yang akurat.
“Pendampingan optimal ini mencerminkan komitmen Pemkab Kukar terhadap transparansi dan evaluasi yang konstruktif,” tegasnya.
Langkah BPK yang transparan dan komprehensif diharapkan tidak hanya memberikan hasil laporan keuangan yang berkualitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pemeriksaan ini menjadi sinyal bahwa Pemkab Kukar berkomitmen terhadap tata kelola keuangan yang bersih dan profesional, sekaligus berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan keseriusan dalam proses ini, Pemkab Kukar berupaya menjadikan pemeriksaan sebagai fondasi menuju pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
“Ini adalah bukti bahwa kami siap untuk dievaluasi demi Kukar yang lebih baik,” pungkas Sunggono.
(RH/Adv/Diskominfo/Kukar)
