Narasinusantara.id, Kutai kartanegara – Kutai Kartanegara terus berbenah dalam memperkuat strategi pendapatan daerah. Salah satu langkah penting yang diambil adalah melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025, yang secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono, di Ruang Rapat Martadipura, Kompleks Perkantoran Bupati Kukar.
Forum ini bukan sekadar ajang formal, melainkan momentum krusial dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan fokus utama pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, perhatian khusus diberikan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi pilar utama pendanaan pembangunan.
Dalam sambutannya, Sunggono menekankan bahwa peningkatan PAD harus menjadi prioritas utama. Ia menyoroti pentingnya evaluasi mendalam terhadap peraturan daerah (Perda) yang belum berjalan efektif, seperti Perda Rumah Walet, serta kebijakan pajak dan retribusi yang dapat lebih mengoptimalkan sumber daya daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Forum ini juga menjadi wadah koordinasi lintas perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan adanya sinkronisasi program dan kebijakan, diharapkan setiap perangkat daerah dapat bekerja secara lebih sinergis dan efisien dalam mendukung pembangunan.
Beberapa tujuan utama dari forum ini meliputi:
- Sinkronisasi Program: Memastikan program antar perangkat daerah saling mendukung dan tidak tumpang tindih.
- Menjaring Aspirasi: Mengakomodasi masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha.
- Penyelarasan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi: Menyesuaikan rencana kerja daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
- Efisiensi dan Efektivitas Anggaran: Menghindari duplikasi anggaran dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.
- Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan berbasis kinerja (performance-based budgeting).
- Memperkuat Kolaborasi Antar-OPD: Meningkatkan koordinasi dalam menangani permasalahan lintas sektor seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan.
Forum ini diharapkan menghasilkan dokumen kesepakatan, berita acara, dan rekomendasi konkret terkait perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, rencana aksi tindak lanjut yang disusun dalam forum ini akan memastikan bahwa setiap keputusan dapat diimplementasikan secara efektif, dengan program berbasis data dan kebutuhan masyarakat yang telah terverifikasi.
Sunggono menutup dengan menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen antar-perangkat daerah. Ia mendorong percepatan implementasi program dengan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang erat antar-OPD.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Bapenda Provinsi Kaltim, Kepala Bapenda Kukar beserta jajarannya, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kukar, sejumlah kepala OPD, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
(Adv/Diskominfo/Kukar)
