Narasinusantara.id, TENGGARONG – Persiapan Pilkada Serentak 2024 menjadi fokus utama pada Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI yang digelar di Swiss Hotel Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Acara ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pjs Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bambang Arwanto, untuk memperkuat sinergi demi kelancaran pesta demokrasi.
Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, pertemuan ini dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, unsur Forkopimda, serta penyelenggara Pemilu, KPU, dan Bawaslu.
Muhammad Rifqinizamy menegaskan, kehadiran rombongan DPR RI merupakan wujud nyata perhatian pemerintah pusat terhadap kesiapan daerah untuk menghadapi Pilkada. Ia memuji langkah sinergis yang dilakukan Pemprov Kaltim, tetapi juga mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan, khususnya terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Saya apresiasi Kaltim yang tidak ada kendala dalam NPHD. Di beberapa daerah lain, bahkan NPHD habis lebih dulu sebelum tahapan dimulai. Ini jadi pelajaran penting agar anggaran dikelola dengan baik,” ujar Rifqinizamy, Senin (11/11/2024).
Selain itu, ia menyoroti perlunya kewaspadaan terhadap potensi kerawanan Pemilu meskipun situasi Kaltim dinilai kondusif.
Pada kesempatan tersebut, Pjs Bupati Kukar Bambang Arwanto menyampaikan bahwa Kabupaten Kukar telah menjalankan seluruh tahapan Pilkada sesuai target. Ia menegaskan bahwa distribusi NPHD untuk penyelenggara Pemilu, termasuk jaminan BPJS Kesehatan, telah selesai tanpa hambatan.
“Semua anggaran sudah tersalurkan tepat waktu, termasuk BPJS bagi penyelenggara. Hingga saat ini, semuanya berjalan lancar,” ungkap Bambang.
Selain aspek anggaran, Bambang mengungkapkan bahwa mitigasi dan pemetaan potensi kerawanan Pemilu juga telah dilakukan secara intensif bersama TNI-Polri. Langkah ini, menurutnya, penting untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai.
“Kami rutin berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Netralitas birokrasi pun terus kami pantau, sejauh ini tidak ada laporan pelanggaran,” tambahnya.
Dengan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan penyelenggara Pemilu, Bambang optimis Kukar dan Kaltim secara keseluruhan mampu menjadi contoh sukses dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
“Mudah-mudahan semuanya tetap kondusif. Kami siap memastikan Pilkada berjalan lancar demi masa depan demokrasi yang lebih baik,” pungkasnya.
(RH/Adv/Diskominfo/Kukar)
