Narasinusantara.id, Kutai Kartanegara – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 senilai Rp 12 triliun. Keputusan ini diambil melalui Rapat Paripurna Ke-26 yang digelar pada Sabtu, 30 November 2024.
Proses pengesahan ini menjadi simbol sinergi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Kukar. Ketua DPRD Kukar, Junaidi, memimpin jalannya rapat bersama Wakil Ketua Abdul Rasid, Junadi, dan Aini Faridah, didukung kehadiran Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, serta para pejabat daerah.
Junaidi menyampaikan bahwa pengesahan APBD 2025 merupakan tonggak penting dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Kami menyusun APBD ini untuk mengutamakan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan utamanya adalah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kukar,” katanya.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, yang mewakili Bupati Edi Damansyah, menyoroti kolaborasi erat antara DPRD dan pemerintah daerah sebagai faktor kunci dalam proses penyusunan APBD.
“Proses ini mencerminkan keseriusan kita dalam membangun daerah secara inklusif dan berkeadilan. APBD 2025 akan menjadi dasar perencanaan strategis untuk mewujudkan visi besar Kukar Idaman,” ujar Sunggono.
Setelah disahkan, Raperda APBD 2025 akan diajukan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Dalam implementasinya, APBD 2025 akan diarahkan pada program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, meliputi:
Infrastruktur: Pengembangan jaringan transportasi dan fasilitas publik.
Pendidikan: Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan.
Pengentasan Kemiskinan: Pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial.
Junaidi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses anggaran.
“Kami ingin setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan,” tegasnya.
Pengesahan ini menegaskan langkah strategis Kukar untuk memperkuat posisi sebagai daerah dengan pembangunan yang maju, merata, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Visi Kukar Idaman diharapkan dapat terwujud melalui kolaborasi berkelanjutan dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
(RH/Adv/Diskominfo/Kukar)
