Narasinusantara.id, Kutai Kartanegara – Untuk upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar pertemuan eksekutif bersama para pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, didampingi Wakil Bupati, Rendi Solihin, serta Sekretaris Daerah, Sunggono, dan berlangsung pada Sabtu (22/2/25).
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi dunia usaha di Kukar, khususnya sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, untuk semakin berperan dalam pembangunan daerah melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Dalam kesempatan ini, Bupati Edi Damansyah secara resmi melantik kepengurusan Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (FKTSL), sebagai wadah koordinasi bagi perusahaan dalam menjalankan program sosialnya.
“Kami sangat mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah tergabung dalam FKTSL. Ini merupakan langkah nyata dalam membangun sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Edi.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Deputi Direksi wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, Nu’im Mubaroq, serta Kepala BPJS Kesehatan Kukar, Ika Irawati. Selain pelantikan FKTSL, pertemuan ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan dari Kementerian Investasi/BKPM dan Bupati Kukar kepada perusahaan yang berkomitmen dalam kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama tahun 2024.
Edi menegaskan bahwa kehadiran forum ini diharapkan dapat memperkuat peran perusahaan dalam tanggung jawab sosialnya, serta memastikan keberlanjutan investasi yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga masyarakat sekitar.
“Kami memahami bahwa investasi bukan hanya tentang pemasukan bagi negara, tetapi juga bagaimana perusahaan bisa memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya FKTSL, kami berharap perusahaan semakin optimal dalam program pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen lebih lanjut, pertemuan ini juga mencakup penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kukar dan BPJS bersama donatur badan usaha, guna menjamin perlindungan kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja mandiri secara kolektif. Selain itu, juga dilakukan penyerahan sertifikat hasil penilaian usaha perkebunan tahun 2024.
Melalui langkah ini, Kukar terus menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem bisnis yang sehat dan bertanggung jawab, memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat setempat.
(Adv/Diskominfo/Kukar)
